Lebaran Betawi 2025 Bukan Sekadar Panggung Kosmetik Budaya

Jakarta, NU Online Jakarta 

 

Ibu Kota tengah bersiap menggelar perhelatan budaya tahunan Lebaran Betawi 2025.

 

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan dukungan penuh terhadap agenda Lebaran Betawi 2025 yang mengusung tema "Menyongsong Lima Abad Jakarta dengan Semangat Mempererat Kearifan Lokal Masyarakat Betawi". Gubernur menyatakan komitmennya untuk menjadikan Lebaran Betawi sebagai ikon budaya bertaraf internasional, termasuk mengundang para Duta Besar dari negara-negara Asia untuk menyaksikan keragaman budaya Jakarta.

 

Inisiatif ini sejalan dengan semangat Forum Betawi Rempug (FBR) yang selama ini konsisten mengusung misi pelestarian tradisi dan perajutan kebhinekaan dari Tanah Betawi.

 

Ketua Umum FBR KH. Lutfi Hakim menegaskan bahwa Lebaran Betawi adalah simbol persatuan dalam keberagaman. Ia mengingatkan bahwa semangat toleransi di Jakarta sudah tumbuh sejak lebih dari 117 tahun silam, kala masyarakat Betawi menjadi saksi sekaligus fasilitator awal gerakan kebangsaan Indonesia.

 

"Irama harmoni Jakarta ibarat musik tanjidor: ceria, terstruktur, dan menyatukan. Lebaran Betawi bukan hanya milik orang Betawi, tapi milik seluruh warga Jakarta," ujarnya pada NU Online Jakarta, Rabu (23/4/2025). 

 

Lebih jauh kiai Lutfi mengingatkan agar acara ini tidak terjebak menjadi seremoni mahal tanpa substansi. Menurut beliau, sudah saatnya warisan budaya Betawi diperjuangkan secara serius hingga mendapatkan pengakuan hukum yang sah.

 

Fokus utama perjuangan FBR saat ini adalah dorongan terhadap penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Lembaga Adat Masyarakat Betawi. Payung hukum ini dinilai krusial untuk melindungi eksistensi budaya Betawi, mengintegrasikannya ke dalam sistem pemerintahan dan pendidikan, serta mencegah budaya lokal hanya menjadi tontonan tahunan.

 

Lebaran Betawi 2025 dinilai sebagai momentum ideal bagi Gubernur Pramono untuk menyampaikan komitmen atas penerbitan Pergub tersebut. Meski proses formalnya masih membutuhkan waktu, sinyal politik dari kepala daerah akan menjadi langkah simbolik yang penting.

 

Kiai Lutfi yang juga Wakil Ketua PWNU Jakarta mengimbau agar pemerintah tidak lagi terjebak dalam wacana mempersatukan ormas Betawi. Menurutnya, masing-masing ormas telah memiliki badan hukum sendiri dan dapat berkembang secara mandiri di bawah pengawasan dan pembinaan Kesbangpol.

 

"Yang kita butuhkan bukan lagi penyatuan formal, tetapi penguatan kelembagaan adat Betawi yang inklusif dan representatif. Lewat Pergub itu, kita bicara masyarakat Betawi secara kolektif, bukan berdasarkan golongan," tegasnya.