Pramono Sebut Kesenjangan Sosial Jadi Tantangan Terbesar Jakarta yang Harus Diselesaikan
Senin, 28 April 2025 | 09:30 WIB

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam acara Halal Bihalal PWNU DKI Jakarta di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta Selatan, Ahad (27/4/2025). (Foto: NU Online/Alaika)
Krisna Bagus Sajiwo
Penulis
Jakarta Selatan, NU Online Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa tantangan terbesar yang harus diselesaikan adalah kesenjangan sosial yang masih ada antara kelompok kaya dan masyarakat tidak mampu. Sedangkan pembangunan infrastruktur dan tata kota Jakarta sudah jauh lebih baik.
Hal itu ia sampaikan saat menghadiri acara Halal Bihalal Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jakarta Selatan, Ahad (27/4/2025).
“Tugas utama seorang pemimpin adalah mendekatkan kesenjangan itu. Memastikan bahwa masyarakat kurang mampu dapat mengecap manfaat kemajuan kota ini,” ujarnya.
Sebagai bentuk nyata komitmennya, Pramono memprioritaskan program-program pro rakyat kecil sejak awal masa kepemimpinannya. Program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), layanan bagi difabel, lansia, hingga pemutihan ijazah menjadi fokus utama.
“KJP sudah kita distribusikan kepada 770.622 siswa di Jakarta. Ini penting untuk menjamin anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa tetap mengakses pendidikan berkualitas,” jelas Pramono.
Lebih lanjut, ia juga memperluas cakupan program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Jika sebelumnya KJMU hanya mendukung pendidikan hingga jenjang S1. Pramono menginginkan agar program tersebut juga mencakup S2 hingga S3, asalkan mahasiswa mempertahankan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang baik.
“Kenapa harus sampai S3? Karena saya ingin memutus mata rantai ketidakberuntungan. Dengan pendidikan tinggi sampai doktoral, peluang mereka untuk diterima di dunia kerja jauh lebih besar, dan ini bisa memperbaiki nasib keluarganya ke depan,” ungkapnya.
Pramono juga menyatakan, langkah selanjutnya adalah memperkuat alokasi operasional untuk RT dan RW. Sebab, pemerataan pembangunan dan pelayanan publik bisa lebih terasa di tingkat akar rumput.
"Program yang belum saya jalankan adalah operasional pada RT dan RW, karena saya ingin betul melakukan untuk masyarakat yang tingkat bawah,"pungkasnya.
Terpopuler
1
MWCNU Kramat Jati Teken Prasasti dan Resmikan Makam Syekh Jafar Jati
2
Warga Temukan Makam Kramat Syekh Jafar: Asal Muasal Nama Kramat Jati?
3
Hukum Pelecehan Seksual terhadap Anak Kandung atau Inses
4
Politik Clickbait Para Pencari Ijazah
5
Pengesahan Makam Syeikh Jafar Jati, Kiai Munif Ingatkan Perbanyak Doa Dalam Keadaan Sulit
6
PMII Jakarta Gelar Diskusi Evaluasi 100 Hari Kerja Pramono-Rano
Terkini
Lihat Semua