Pramono Anung Usulkan Dana Abadi untuk Fasilitasi Seniman dalam Berkegiatan

Jakarta, NU Online Jakarta

Calon Gubernur DKI Jakarta dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung mengusulkan dibentuknya Jakarta Fund atau dana abadi untuk kegiatan seni budaya di Jakarta. Ia menilai program ini dapat menjadi terobosan sekaligus solusi dari permasalahan seni dan budaya.

“Kenapa Jakarta gak punya Jakarta Fund? Apa tujuannya Jakarta Fund? Apakah bisa? Sangat bisa, Bagaimana caranya? Supaya nanti kebudayaan atau kesenian ini punya dana abadi yang bisa digunakan” ujar Pramono dalam "Dialog Publik Seni Bersama Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur 2024” yang diinisiasi Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Senin (23/9/2024).

 

Usulan tersebut Pramono berkaca dari Indonesia Investment Authority (INA Fund) yang telah digagas pemerintah pusat beberapa tahun lalu dikala menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Ia menganggap inovasi ini akan berhasil bila dilaksanakan dengan transparan dan dikelola oleh profesional dan terbuka.

“Sehingga dengan lihat bagaimana caranya? Indonesia Fund ketika dimulai 2,5 tahun yang lalu. Dana awalnya itu hanya 6 triliun. 2 triliun dulu. Lalu 4 triliun. Hari ini sudah punya 150 triliun. Karena dikelola secara profesional dan terbuka. Saya membayangkan kalau gubernur yang mempunyai betul-betul keinginan membangun Jakarta dan mempunyai inovasi untuk pemasukan bagi Jakarta. Maka Jakarta Fund bisa dilakukan,” jelasnya.

 

Selain itu, Pramono menyampaikan bahwa dana yang dapat dimodali oleh APBD tersebut bisa digunakan untuk keperluan kesenian, kebudayaan, hingga pendidikan.

 

“Caranya bagaimana? APBD kita itu 85-86 triliun. Silva kita setiap tahun 5-6 triliun. Setiap tahun kenapa gak diambil 2-3 triliun untuk modal dasar untuk Jakarta Fund dan dikelola secara profesional. Dana ini nanti digunakan untuk keperluan-keperluan seperti ini. Berkebudayaan, berkesenian dan seterusnya. Termasuk pendidikan,” terangnya.

 

Sementara itu, Calon Wakil Gubernur Rano Karno menilai pengelolaan TIM saat ini terlalu berorientasi pada bisnis dan kurang memberikan ruang bagi seniman. Ia menekankan bahwa pengelolaan TIM seharusnya tetap berada di tangan para seniman, seperti di masa lalu.

“Yang saya paham TIM itu dulu pengelolaannya diberikan oleh para seniman, bukan oleh sebuah berbagai bisnis seperti ini. Karena pada kenyataannya gak akan pernah ketemu. Dunia seni dengan dunia bisnis, gak akan pernah ketemu,” ucapnya.

 

Ia mendorong adanya solusi antara kesenian dan bisnis agar keduanya bisa bertumbuh. Ia juga menilai pendekatan birokrasi saat ini kurang memahami kebutuhan dunia seni. Dirinya menggarisbawahi bahwa karya seni tidak bisa dihasilkan hanya melalui kebijakan administratif tanpa keterlibatan kreatif para seniman.

"Tidak akan lahir sebuah kesenian tanpa ide dan tanpa tenaga. Itu yang harus dipahami oleh Dinas (Jakarta). Dinas sekarang hanya ketemu dengan dinas kebudayaan saja. Dinas-dinas lain tidak memperhatikan itu”, katanya.

Dengan pengalamannya selama 50 tahun sebagai budayawan, Rano mendukung revitalisasi TIM sebagai upaya meningkatkan fasilitas untuk komunitas seni. Proses revitalisasi saat ini,menurutnya kurang tepat jika pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta. Ia menganggap pihak swasta mungkin tidak memiliki pemahaman mendalam mengenai kebutuhan seniman dan perkembangan dunia seni.

"Tapi yang saya enggak setuju, pengelolaannya dipegang oleh swasta, yang enggak paham bagaimana kesenian itu hidup," tegasnya.

 

Selain itu, Rano Karno juga menyoroti tingginya harga sewa fasilitas di TIM yang dianggap memberatkan para seniman lokal. Baginya Pemerintah harus bisa memfasilitasi agar para seniman lokal mampu berkarya dengan mudah sebagai bagian dari pekerjaanya.

 

“Sewanya 250 juta, berapa yang harus dijual tiket? sehingga yang nonton barangkali cuma 20-30 orang. Apakah itu yang mencapai? tidak bisa begini. Tugas negara, tugas pemerintah hadir di dalam sebuah kegiatan”, pugkasnya.