Bogor, NU Online Jakarta
Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Chalil Staquf tidak dapat menghadiri acara kaderisasi Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama (PMKNU) DKI Jakarta. Tidak lepas tangan, Kiai Yahya menyampaikan beberapa pesan yang disampaikan oleh Ketua PBNU Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) KH Muhammad Faesal diantaranya terkait kedisiplinan pengurus dan kepatuhan organisasi.
"Pesan yang dititipkan oleh Ketum PBNU tersebut mencakup dua hal penting yaitu membangun perkumpulan NU yang koheran (keterikatan) dan mewujudkan kedisiplinan dalam kevalidan ditubuh NU," katanya saat membuka PMKNU DKI Jakarta di Grand Mutiara Hotel Puncak Bogor Jawa Barat, pada Rabu sampai Ahad (4/8/10/2023).
Kiai Faesal menjelaskan maksud dari pesan Gus Yahya untuk membangun perkumpulan Nahdlatul Ulama yang memiliki koherensi. Menurutnya yang pertama harus sanggup disiplin norma sebagai nilai-nilai pedoman dan pegangan.
"Disiplin norma ini adalah sebagai pedoman pegangan yang mengantarkan kita pada proses perhitungan agar kenikmatan kita berada pada jalur yang benar," jelasnya.
Dalam penjabaranya, Kiai Faesal menjabarkan bahwa norma terdapat dua macam yaitu tertulis dan tidak tertulis. Norma tertulis seperti aturan dan norma tidak tertulis seperti sopan santun dan adab. Kemudian, Ia juga menjelaskan yang kedua terkait disiplin agenda berupa program-program yang telah ditetapkan sesuai mekanisme yang ada dan tidak membuat agenda dan program sendiri.
"Banyak anak ranting NU melaksanakan musyawarah kerja tetapi yang terjadi yang dilaksanakan bukan agenda yang sudah direncanakan diawal tapi agenda yang secara spontan (serta merta)," ungkapnya
Pesan ketiga yang disampaikan Kiai Faesal yaitu tentang disiplin kepemimpinan, Ia menjelaskan bahwa pemimpin harus jelas siapa yang memimpin dan siapa yang dipimpin. Tidak boleh semuanya menjadi pimpinan. "Masih sering dalam NU tidak mengerjakan tugas sesuai dengan posisinya. Misalnya ketua antar mengantar proposal," tukasnya.
Kiai Faesal melanjutkan agar mewujudkan kedisiplinan tersebut, Nahdlatul Ulama harus valid dalam tiga macam. Pertama validitas personalia atau pengurus, berupa kejelasan identitas individu pengurus dalam sebuah organisasi. "Jangan sampal namanya disebut dalam SK namun orangnya tidak ada dan tidak jelas," tegasnya.
Lebih dalam, Kiai Faesal menyebutkan validitas kedua adalah proses yang sesuai dengan disiplin norma yang norma yang tertulis maupun norma yang tidak tertulis agar kepengurusannya bisa dipertanggungjawabkan.
"Untuk yang ketiga adalah validitas administrasi, semua hal yang menyangkut personalia, proses-proses, tata cara dan sebagainya. Harus dicatat (atau) diadministaskan dengan sesuai ketentuan. Inilah mengapa PBNU melakukan verifikasi dan validasi MWC dan ranting agar semua valid," pungakasnya.
Pewarta: Wiwit Musa'adah
Editor: Haekal Attar
