Soal PPN 12 Persen, PWNU Jakarta Minta Pemerintah Tak Bergantung pada Pajak Sebagai Pemasukan Utama Negara
Kamis, 21 November 2024 | 20:30 WIB
Sintia Nur Afifah
Kontributor
Jakarta Pusat, NU Online Jakarta
Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta Ahmad Rifki Muhyiddin atau Gus Rifki meminta agar pemerintah tidak terlalu bergantung pada pajak sebagai sumber utama pemasukan negara.
Hal itu dikatakannya usai pemerintah telah mempersiapkan dengan matang soal kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 mendatang.
"Ketika negara kurang mampu mengelola keuangan dan membutuhkan uang, jalan pintas dengan menaikkan pajak bukanlah solusi terbaik," katanya kepada NU Online Jakarta, pada Kamis (21/11/2024).
Dia menekankan berbagai alternatif pendapatan negara yang dapat digali, seperti optimalisasi ekspor hasil bumi, perkebunan, pertanian, dan barang tambang yang telah diolah.
"Pemerintah seharusnya fokus pada hilirisasi dan pemanfaatan sumber daya, bukan sekadar menaikkan beban masyarakat melalui pajak," tegasnya.
Gus Rifki memperingatkan dampak kenaikan PPN yang berpotensi memberatkan masyarakat. Menurutnya, kenaikan satu persen secara nominal terlihat kecil, namun sesungguhnya bisa berdampak hingga sembilan persen pada Dasar Pengenaan Pajak.
Lebih lanjut, dia mengajak pemerintah untuk belajar dari model pembangunan negara seperti China yang aktif mendukung pengusaha melalui pembangunan infrastruktur dan pemberian subsidi.
"Pemerintah harus berpikir jangka panjang. Subsidi harus tepat sasaran, bukan sekadar mengisi kantong-kantong bocor, kita bisa contoh negara Tiongkok yang pemerintahnya betul-betul hadir mendukung para pengusaha, bersusah-susah dahulu dengan pembangunan infrastruktur, subsidi tenaga kerja dan memperbesar expor, hasilnya kita bisa lihat saat ini," jelasnya.
Rifki juga menyoroti pentingnya memberantas korupsi dan memanfaatkan aset hasil sitaan koruptor untuk kepentingan negara.
"Sudah saatnya pemerintah tegas terhadap koruptor kelas kakap dan membenahi birokrasi usaha," terangnya.
Terpopuler
1
LBH Sarbumusi Dampingi Siswa dan Mahasiswa Usai Ditahan Aksi di DPR
2
MUI Jakarta: Perbedaan adalah Sunnatullah yang Harus Diterima
3
PFI Desak Hukum Tegas Oknum Polisi Pemukul Jurnalis
4
Kemenag Tinjau Program MBG di MTsN 6 Jakarta
5
DPR Tegaskan BPKH Tetap Terpisah dari Kementerian Haji dan Umrah
6
STKQ Al-Hikam Gelar Raker 2025 Bahas Penguatan Tridharma
Terkini
Lihat Semua