Jakarta Selatan, NU Online Jakarta
Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor DKI Jakarta mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas Mashlahah Pajak dalam Perspektif Agama di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (13/4/2023) sore.
FGD tersebut menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti, Manajer Riset Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia Peduli Transparansi Anggaran (Fitra) Badrul Hadi dan Sekretaris Majelis Dzikir dan Shalawat (MDS) Rijalul Ansor Ahmad Fauzan Amin.
Wakil Ketua PW GP Ansor DKI Jakarta Muhammad Sofyan Hadi mengatakan kegiatan ini sengaja diadakan untuk menambah pengetahuan bagi kader Ansor dan Banser mengenai sistem pengelolaan pajak negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta kaitannya dengan fiqih (hukum Islam).
"Kegiatan ini menjadi referensi yang penting bagi kader Ansor dan Banser soal perpajakan, bagaimana Islam memandang pajak dalam perspektif agama," ujar Sofyan dalam sambutannya.
Direktur P2 Humas Ditjen Pajak Dwi Astuti menerangkan Ditjen Pajak bertugas untuk mengumpulkan sebanyak 75 persen dari APBN. APBN berfungsi sebagai shock absorber, yaitu bahwa sebagian APBN bersumber dari pajak yang digunakan untuk mengatasi turbulensi yang terjadi di antara anggaran pendapatan dan pembelanjaan.
"Contoh ketika Covid 2019 sampai 2021 disitu APBN dan Pajak berperan, yang sakit gratis masuk rumah sakit, pengobatan dikasih, kemudian ada Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan tunjangan Pph Pasal 21 untuk para buruh sehingga tidak bayar pajak dan ada Kartu Pra kerja dan banyak insentif lainnya," terang Dwi saat memaparkan kegunaan pajak dalam APBN.
Selain itu, Dwi memaparkan ada berbagai macam industri yang ditopang melalui pajak dalam menghadapi turbulensi akibat Covid 19, misalnya industri otomotif dan industri properti. Dimana, yang diuntungkan ketika menghadapi hal itu adalah para buruh agar tetap bisa menerima gaji dan insentif di tengah krisis Covid-19.
"Di sinilah APBN bergerak sebagai shock absorber, dimana pajak kemudian yang membiayai APBN ini," jelasnya.
Dwi berharap Ditjen Pajak terus memperbaiki sistem, organisasi, dan Sumber Daya Manusia nya sehingga dapat melayani masyarakat secara maksimal.
"Semoga Ditjen Pajak bisa berperan lebih baik lagi di masa yang akan datang dan tetap menjadi tulang punggung penerimaan bangsa dan negara," harapnya.
Sementara itu, Manajer Riset Seknas Fitra Badrul Hadi mendorong pengelolaan pajak harus melibatkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Menurutnya, negara akan salah ketika uang yang dipungut oleh pemerintah apabila masyarakat tidak dilibatkan dalam penggunaannya.
"Jadi pajak yang bentuknya APBN maupun APBD itu dalam penyusunannya harus melibatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Negara harus melakukan itu, kalau tidak berarti negara tidak menjalankan kewajibannya, hanya meminta haknya," tegas Badrul.
Badrul juga menekankan kemaslahatan masyarakat harus menjadi prioritas, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Badrul berpendapat bila masih ada warga miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, maka negara sudah gagal dalam melakukan amanah dari pengelolaan pajak.
"Sehingga, kalau kemudian fatwa atau hasil Munas Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Cirebon akan memboikot negara jikalau tidak beres mengelola, saya kira sudah tepat itu," imbuhnya.
Pewarta: Khoirul Rizqy At-Tamimi
Editor: Haekal Attar
