Ketua PWNU Jakarta Jelaskan 3 Teori Politik untuk Hasilkan Pilkada Berkualitas dan Bermartabat

Jakarta Pusat, NU Online Jakarta

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta KH Samsul Ma'arif menjelaskan bahwa terdapat tiga teori politik yang perlu dipegang teguh terutama menjelang Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) tahun 2024, yaitu teori politik ihsan, teori politik ma'ruf dan teori politik mungkar. Hal itu berdasarkan keahliannya di bidang ilmu dakwah sehingga dapat menghasilkan Pilkada berkualitas dan bermartabat.

"Yang pertama saya menyebut dengan politik ihsan. Yang nomor dua adalah politik ma'ruf. Yang nomor tiga itu saya menggunakan teori mungkar. Karena saya bidang ilmunya dakwah, maka saya gunakan terminologi dakwah," ujar Kiai Samsul saat mengisi kegiatan Silaturrahmi dan Doa Bersama untuk Pilkada Damai 2024 di Hotel Acacia, Senen, Jakarta Pusat pada Sabtu (21/9/2024).

Teori ihsan itu, kata Kiai Samsul, teori yang dianggap baik dan kebaikannya di atas rata-rata. Dalam hal ini, menurutnya, bentuk kebaikan itu salah satunya dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap Pilkada. Sehingga menghasilkan Pilkada yang bermartabat dan berkualitas.

"Nah, saya ingin NU itu menerapkan politik Islam yang baik di atas rata-rata, yang saya maksud bagaimana melakukan pendampingan kepada masyarakat. Tidak hanya sekedar mendorong untuk berpartisipasi untuk memilih, tapi ikut memberikan kepengawasan, membantu Bawaslu. Bagaimana pilkada Jakarta ini, harus pilkada yang berkualitas dan bermartabat," jelas Kiai Samsul pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Ikatan Alumni (IKA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indoensia (PMII) DKI Jakarta itu.

Kiai Samsul menjelaskan bahwa Pilkada dalam rangka memilih seorang pemimpin yang baik dan ideal, menurutnya, hanya bisa didapatkan apabila pelaksanaan Pilkada dilakukan secara berkualitas dan bermartabat.

"Jangan berharap kalo prosesnya jelek, lalu menghasilkan tokoh yang bagus ini saya kira agak jauh. Nah, maka NU harus menjadi contoh, cuma ini berat," ungkap Kiai Samsul.

Kemudian, lanjut Kiai Samsul, yang harus dipegang teguh nomor dua adalah politik ma'ruf. Politik ma'ruf yang dimaksud yaitu politik yang dianggap baik tapi kebaikannya standar. Menurutnya, ma'ruf merupakan kebaikan yang bisa dilakukan oleh banyak orang.

"Ma'ruf itu kebaikan yang bisa dilakukan banyak orang. Yang penting berpartisipasi milih, nyoblos, wah itu sudah ma'ruf itu," terangnya. 

 

Selanjutnya yang ketiga, terdapat politik mungkar. Dimana praktik politik yang dilakukan secara jahat dan curang. Bahkan demi kemenangan dapat melakukan apapun, termasuk merevisi undang-undang untuk memuluskan jalannya agar dapat terlibat dalam kontestasi pemilihan. 
 

"Tapi ada politik yang lebih dari itu yaitu mungkar. Apa itu (politik) mungkar? Jadi politik jahat. Bagaimana untuk mendapatkan kemenangan dengan menghalalkan segala cara. Baik itu dari sisi legalitas, bagaimana caranya untuk menang kalau bisa revisi undang-undang," lanjutnya.

Politik mungkar bukan hanya datang dari orang yang ikut berkompetisi. Bisa jadi, jelas Kiai Samsul, politik mungkar datang dari orang yang tidak ikut kompetisi atau pribadi seseorang. Namun, terdapat kondisi yang jauh lebih berbahaya apabila datang dari tokoh agama yang mengakomodir suara untuk calon tertentu.

 

"Yang bahaya lagi kalo datang dari para tokoh agama. Jadi tokoh agama ngomong baik-baik, tau-tau ngumpulin orang untuk mendorong untuk memilih ini itu. Saya kira itu bagian dari pada politik mungkar," terangnya.

"Nah oleh karena itu kita harus siap melawan politik mungkar itu baik yang datang dari masyarakatnya maupun yang lain," tutup Kiai Samsul.

 

Hadir pada kegiatan tersebut narsumber Alumni PMII DKI Jakarta sekaligus Dosen Unusia Jakarta Amsar A Dulmanan, Alumni PMII DKI Jakarta sekaligus Dosen UI Imdadur Rahmat, Sekretaris IKA PMII DKI Jakarta Yayat Hidayat, jajaran pengurus IKA PMII DKI Jakarta dan para tamu undangan.