Aliansi Sopir Truk Gelar Aksi, Tuntut Payung Hukum Kebijakan Zero ODOL

Jakarta, NU Online Jakarta

Penanggung Jawab Aksi sekaligus Ketua Umum Rumah Berdata Pengemudi Indonesia (RBPI) Ika Rosdianti menuntut agar pemerintah mengkaji ulang kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) dan kepastian hukum yang jelas bagi sopir. Menurutnya, selama ini pemerintah abai melibatkan supir dalam membuat kebijakan.

Ika menilai, pemerintah tidak mengerti akar persoalan sopir seperti jenis-jenis pengemudi. Ia menyebut terdapat pengemudi yang kerja sama dengan perusahaan, pemudi kerja sama perorangan, dan pengemudi mandiri.

"Sopir itu kan ujung tombak dari rantai distribusi kita, sehingga yang paling banyak kena masalah di jalan itu kan sopir. Sebelum pemerintah menerapkan Zero ODOL dan turunan-turunannya, seharusnya yang paling dipikirkan paling utama itu yang di lapangan," katanya, dikutip dari NU Online pada Rabu (2/5/2025).

"Bantuan sosial tidak ada, payung hukum tidak ada. Jadi keberpihakan pemerintah terhadap sopir tidak ada. Semua kesepakatan itu liar di bawah, di mana deal-deal an aja itu antara supir dan pemberi kerjaan, pemilik barang, dan sebagainya," ungkapnya.

Ia bersikeras akan menerobos blokade polisi jika sampai pukul 13.00 WIB tidak ada kejelasan bertemu dengan Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menhub Dudy Purwagandhi.

"Sementara ini kan yang mau bertemu itu kan Dirjen (Direktorat Jenderal) dan segala macam. Kami minta ini kan teman-teman dari jauh-jauh, dari Kalimantan, dari Sumatra. Jadi kami ingin menterinya yang turun. Saya juga pernah ke Kemenhub tidak digubris juga," tegasnya.

Dalam mata rantai produksi, ia mengungkapkan bahwa pengemudi ODOL terus disalahkan karena dianggap merugikan negara karena merusak jalan dan penyebab kecelakaan lalu lintas. Meski begitu, Ika meminta jangan memandang permasalahan tersebut sebelah mata.

"Sepakat ODOL adalah salah satu penyebab mendekatkan pengemudi dan pengguna jalan mendekati kematian, kami sepakat. Tetapi teman-teman harus sepakat juga sopir adalah korban dari kebijakan yang timpang dan harus diselamatkan. Jadi kalau regulasi itu dibuat, pengemudi jangan ditinggalkan," ujarnya.

Baca selengkapnya di sini