Jelang Pemilu 2024, Gus Yaqut Instruksikan GP Ansor Rawat Persatuan
Jakarta Selatan, NU Online Jakarta
Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor H Yaqut Cholil Qoumas menginstruksikan seluruh kader GP Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama menjaga soliditas dan merawat persatuan dalam satu barisan yang sama. Pasalnya, Gus Yaqut (sapaannya) melihat Indonesia akan menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 nanti.
"Saya menginstruksikan kepada seluruh kader Ansor untuk solid satu barisan dan merawat persatuan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa ini, termasuk dalam menghadapi pemilu depan yang akan mendapatkan banyak tantangan," katanya saat sambutan di Konferensi Cabang (Konfercab) GP Ansor 2023 di Graha Wisata Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Ahad (24/5/2024) lalu.
Menteri Agama Republik Indonesia sejak 23 Desember 2020 itu menyatakan dalam Pemilu 2024 nanti akan banyak tantangan. Menurutnya, tantangan tersebut akan mudah dilewati dengan kekompakan sehingga nilai organisasi GP Ansor tersebut menjadi lebih tinggi.
"Kesolidan dan kekompakan GP Ansor akan menjadi nilai tersendiri bagi organisasi yang tentunya akan bermanfaat bagi kader Ansor itu sendiri," jelasnya.
Dalam momen tersebut, Gus Yaqut yang mengenakan baju resmi Ansor terlihat tersenyum karena menyaksikan kaderisasi dan pergantian pengurus organisasi tetap terlaksana di Pimpinan Cabang (PC) GP Ansor Jakarta Selatan.
Acuan Politik NU dalam Munas Alim Ulama NU 2023
Ketua Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Abshar Abdalla menegaskan bahwa NU tidak tertarik terlibat dalam politik dukung mendukung, Gus Ulil menegaskan bahwa politik NU hanya berdasarkan nilai.
"Tidak politik untuk dukung satu nama atau satu partai. Bagi NU yang penting adalah bukan siapa dan partai apa yang didukung tetapi nilai yang diperjuangkan," kata Gus Ulil saat Konferensi Pers di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa (19/9/2023).
Gus Ulil menegaskan politik NU harus berdasarkan nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan. "Itu adalah rekomendasi kita terkait dengan politik elektoral atau pemilu mendatang," jelasnya.
Dilansir oleh nu.or.id, di dalam rekomendasi telah diputuskan beberapa pedoman berpolitik bagi warga NU. Keputusan ini hasil Muktamar pada tahun 1989 di Krapyak. Adapun kesembilan butir pedoman berpolitik tersebut di antaranya:
Pertama, berpolitik bagi NU adalah keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berpolitik haruslah didasarkan kepada wawasan kebangsaan untuk menjaga keutuhan bangsa.
Kedua, berpolitik adalah wujud dari pengembangan kemerdekaan yang hakiki untuk mendidik kedewasaan warga guns mencapai kemaslahatan bersama.
Ketiga, berpolitik harus diselenggarakan dengan akhlaqul karimah sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jama’ah.
Keempat, berpolitik harus diselenggarakan dengan kejujuran, disadari moralitas agama, konsitusional, dan adik sesuai dengan norma-norma yang disepakati.
Kelima, berpolitik dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasioanal, bukan malah menghancurkannya.
Keenam, berpolitik dengan alasan apa pun, tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah bangsa.
Ketujuh, perbedaan aspirasi politik di kalangan warga nahdliyyin haruslah tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadlu’, dan saling menghargai satu sama lain.
Kedelapan, politik harus mendorong tumbuhnya masyarakat yang mandiri sebagai mitra pemerintah, begitu rupa sehingga penyelenggaraan negara tidak boleh bersifat “state heavy”.
Kesembilan, tidak melulu dikuasai pemerintah dengan mengabaikan aspirasi masyarakat, melainkan bersifat dua arah dan timbal balik.
Editor: Haekal Attar
