Jakarta Raya, NU Online Jakarta
Wakil Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Dhimas Waffa Al Muhammad menanggapi tren yang ramai di media sosial #KaburAjaDulu.

 

Menurutnya, tagar tersebut sebagai bentuk ekspresi ketidakpercayaan terhadap pemerintah atas jaminan kesejahteraan terutama bagi  generasi muda.

 

“#KaburAjaDulu bentuk keresahan yang sangat mendalam generasi muda kepada penyelenggara negara yang tidak bisa menjamin kesejahteraan. Tagar itu sebagai bentuk perlawanan atas kebijakan yang merugikan masyarakat,” ujar Dhimas, Senin (17/2/2025).

 

Dhimas menilai setiap keputusan dan kebijakan para penyelenggara negara hanya untuk keuntungan segelintir orang bahkan untuk melanggengkan kekuasaan bagi kelompoknya. Dengan situasi demikian, kekayaan Indonesia tidak semua rakyat menikmatinya.  

 

“Mau mewujudkan kesejahteraan dari mana? Selama ini keputusan dan kebijakan pemerintah hanya untuk mengabadikan kekuasaan. Janji-janji kampanye aja belum terealisasi malah memikirkan Pemilu 2029, mikir koalisi permanen, mikiri persiapan presiden 2029. Sangat jauh dari keberpihakan ke rakyat,” imbuhnya.

 

Sebagai bagian dari generasi muda, menurut Dhimas, #KaburAjaDulu seharunya menjadi masukan sekaligus menyadarkan pemerintah yang semestinya bekerja untuk kepentingan masyarakat. Apabila kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sudah tidak ada lagi maka perlawanan melalui media sosial atau aksi demo akan terus belanjut.

 

“Berbagai perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat terus mengalir, baik melalui media sosial sama demo. Hari ini teman-teman mahasiswa sudah bersikap dengan turun ke jalan menyampaikan aspirasinya membela rakyat. Jadi, pemerintah mau mensejahterakan rakyat yang mana? Jangan-jangan rakyat kelompoknya sendiri,” katanya.

 

Dhimas menjelaskan para pejabat sering melontarkan ungkapan membela masyarakat atas dasar kepentingan rakyat namun implementasinya justru jauh dari harapan yang diinginkan masyarakat. Tagar itu, kata Dhimas muncul karena karena masyarakat merasa tertipu dan kecewa.

 

“Janji kampanye enak banget didengar, menghipnotis semua orang, tapi implementasinya sangat jauh dari janji yang katanya untuk kesejahteraan rakyat. Janji muluk-muluk pada akhirnya mengecewakan rakyat,” tegas Dhimas.

    
Lebih lanjut, Dhimas menilai pemerintah saat ini tidak mampu menjamin pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Kebijakan pemotongan anggaran terutama di Kementerian Pendidikan Tinggi berpotensi menaikkan biaya perkuliahan.

 

“Sangat sedih dengan situasi di negara yang kita cintai. Di negara lain, pemerintah mampu menjamin pendidikan dan kesehatan, tapi di negeri kita sendiri yang katanya kaya tapi bayar pendidikannya bisa sangat mahal. Begitu juga di kesehatan. Karena negeri sendiri enggak menjamin kesejahteraan, lebih baik ke negara lain yang bisa menjamin kesejahteraan,” ungkapnya.

 

________
Untuk Informasi Kerja Sama dengan NU Online Jakarta Klik disini.  

 

Kontributor : Ikmal Nur Awaludin