Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Masih Minim, Ratusan Buruh Desak Kepastian Perlindungan Kerja

Jakarta Pusat, NU Online Jakarta

Ketidakpastian jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja menjadi sorotan aksi massa dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada Kamis (1/5/2025). 

 

Ratusan buruh, mahasiswa, dan aktivis yang memadati kawasan gedung DPR/MPR RI menyuarakan kekecewaan mereka terhadap sistem perlindungan pekerja yang dinilai semakin melemah.

 

Koordinator Lapangan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Isfa'zia Ulhaq menjelaskan, hilangnya berbagai jaminan dasar bagi pekerja telah menciptakan ketidakpastian yang memicu kemarahan kolektif.

 

"Demonstrasi yang dilakukan teman-teman buruh lantaran tidak adanya kepastian jaminan sosial, kesehatan, keselamatan kerja maupun jaminan lainnya yang merupakan hak-hak para buruh atau kelas pekerja," ungkapnya pada NU Online Jakarta, Kamis (1/5/2025). 

 

Situasi ini, kata dia, semakin buruk dengan tingginya angka pemutusan hubungan kerja yang terjadi belakangan ini. Ulhaq merujuk pada data dari organisasi buruh yang menunjukkan besarnya dampak ketidakstabilan ekonomi terhadap nasib pekerja.

 

"Gelombang PHK yang melonjak tinggi menunjukkan adanya masalah serius dalam jaminan pekerjaan bagi kelas pekerja, dengan sekitar 18.000 buruh tercatat kehilangan pekerjaan menurut catatan Serikat Buruh," paparnya.

 

Para demonstran juga mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap semakin memperburuk kondisi buruh.

 

Salah satu regulasi yang mendapat sorotan adalah pengesahan UU TNI yang dinilai berpotensi menekan ruang gerak pekerja dalam memperjuangkan hak-haknya.

 

"Tidak ditemukannya titik keberpihakan pemerintah terhadap buruh juga terlihat dari pengesahan UU TNI yang semakin mencerminkan watak militerisme dan ancaman bagi kaum buruh atau pekerja," tegas Ulhaq.

 

Kebijakan perdagangan internasional juga tidak luput dari kritik dalam aksi tersebut. Massa menilai pemerintah tidak cukup tanggap dalam merespons kebijakan proteksionis negara lain yang berdampak langsung pada stabilitas sektor ketenagakerjaan dalam negeri.

 

"Ketidakseriusan pemerintah merespons kebijakan proteksionis seperti kenaikan tarif impor dari Amerika semakin merugikan stabilitas buruh dan memperkuat sistem kapitalisme serta neoliberalisme yang mengeksploitasi pekerja," tandasnya.