Soroti Kericuhan, BPPNU Jakarta Minta Paslon Batasi Porsi Pendukung di Arena Debat

Jakarta, NU Online Jakarta 

Direktur Badan Pemantau Pilkada Nahdlatul Ulama (BPPNU) Jakarta H Abdul Azis Suaedy menyoroti kericuhan yang terjadi diDebat kedua Pilkada DKI Jakarta di Beach City International Stadium (BCIS) Ancol, Ahad (27/10/2024) malam. 

Kericuhan terjadi ketika massa pendukung pasangan calon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, dan nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, terlibat cekcok. Kericuhan diduga dipicu oleh protes pendukung Pramono-Rano yang soal pelanggaran aturan terkait alat peraga kampanye (APK) yang dibawa oleh pendukung RK-Suswono.

“Oh ini juga pernah saya sarankan waktu evaluasi debat perdana. Jadi tidak dibolehkan undangan masuk ke arena debat dengan membawa atribut kampanye” ujar Azis kepada NU Online Jakarta, Senin (28/10/2024).   

 

Untuk mencegah terjadi kericuhan antar pendukung, Azis meminta agar semua paslon untuk membatasi porsi pendukung ke dalam arena debat untuk debat ketiga nanti.

 

“Nyaris terjadinya bentrokan antara pendukung paslon 01 dan 03 harus diantisipasi untuk debat ketiga, karenanya diusulkan agar paslon tidak lagi diberikan porsi untuk membawa pendukung ke dalam arena debat," tuturnya. 

 

Lebih lanjut, Azis meminta pendamping paslon dibatasi untuk mengundang lebih banyak mahasiswa dan pelajar saja. Sehingga mereka dapat mewakili generasi Z dan Milenial yang merupakan kelompok dominan dalam Pilkada Jakarta.

 

“Pendamping paslon lebih baik dibatasi hanya pada tim yang berjumlah tidak lebih dari  5 orang. KPU harus mengundang lebih banyak mahasiswa(i) serta pelajar, untuk mewakili Gen - Z dan Milenial yang dominan dalam Pilkada Jakarta” tegasnya.

 

Selain itu, ia juga meminta kepada PJ Gubernur Jakarta menginstruksikan seluruh siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jakarta untuk menonton debat ketiga Pilkada yang akan datang. 

 

“Sekolah juga diminta untuk menugaskan siswa menulis resume dari debat tersebut sebagai penilaian guru. Langkah ini dianggap penting untuk pendidikan politik, terutama bagi pemilih pemula di Jakarta, serta untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pemilihan, " tegasnya.

 

Selain itu dalam upaya menjaga kondusifitas, ia meminta pemilihan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) juga harus ditunda hingga pelaksanaan Pilkada Jakarta selesai. 

"Penundaan ini diharapkan dapat mencegah polarisasi negatif di tingkat komunitas, yang berpotensi menjadi ancaman serius terhadap kelancaran pelaksanaan Pilkada," ucapnya.