Jakarta Pusat, NU Online Jakarta
Ketua Komisi Dakwah KH Ahmad Zubaidi meminta dai dan pengurus masjid menjaga ukhuwah di tahun politik 2024 mendatang. Masjid menurutnya dapat dijadikan tempat yang sangat baik untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dari perpecahan.
“Di sinilah tugas para dai dan dkm untuk menjadikan masjid sebagai payung besar umat Islam yang dapat menaungi semua golongan," katanya saat acara Silaturahim dan Halaqah Dakwah di Gedung Walikota Administrasi Jakarta Selatan, Kamis (24/8/2023).
Menurutnya Indonesia pernah memiliki momen tidak mengenakan saat Pemilihan Presiden (Pilpres) sejak dua tahun kebelakang, sehingga keadaan politik yang panas menjadikan Indonesia terpolariasi menjadi dua kutub yang berseberangan.
"Karena nikmat Allah SWT dapat bersatu kembali, dan mudah-mudahan bangsa Indonesia terus menjadi dewasa sehingga gelaran politik tidak akan memecah belah bangsa," harapnya.
Sementara itu, Pengurus Badan Penanggulangan Ekstrimisme dan Terorisme MUI Pusat Irjen. Pol. (Purn.) Ir. Hamli mengingatkan kepada para dai dan pengurus masjid agar tetap mewaspadai gerakan ekstremisme dan terorisme atas nama agama di tahun politik ini.
"Ektremisme atas nama agama sudah memasuki berbagai kalangan, bahkan ada juga di lingkungan kementerian dan lembaga, seperti yang tertangkap di bekasi kemarin, karena itu para dai dan DKM harus waspada. Mereka bisa saja hadir dalam bentuk provokasi maupun adu domba," tegas Pak Hamli.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Dakwah dan Ukhuwah KH M Cholil Nafis mengatakan bahwa peran dai dalam menjaga ukhuwah persatuan dari politik identitas dan pecah belah umat sangat dinantikan serta mengigatkan agar para dai waspada untuk menjauhi kepentingan politik tertentu yang mendekatinya.
“Dai boleh saja berpolitik, boleh saja jadi jurkam, tapi ingat dalam berkampanye harus tetap jaga ukhuwah umat. Jangan sampai memecah belah umat dengan politik identitas,” ujar Kiai Cholil dalam keterangan tertulis Kamis (24/8/2023).
Lebih dalam, Kiai Cholil juga berpesan kepada para dai agar tidak salah dalam memahami istilah politik identitas dan identitas politik. Menurutnya, politik identitas adalah salah cara yang menggunakan suatu identitas untuk memecah belah umat. Sedangkan identitas politik merupakan hak yang melekat kepada tiap seseorang.
“Politik identitas itu tidak boleh, karena politik identitas ini memecah belah umat dengan narasi politik kebencian baik dari segi suku, ras maupun agama. Adapun identitas politik itu adalah hak kita semua, kita boleh punya identitas kepartaian, identitas agama atau lainnya,” ucap Kiai Cholil.
Pewarta: Junaidi
Editor: Haekal attar
