PMII: Jakarta Harus Berbenah Hadapi MEA 2015

Jakarta, NU Online
Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) DKI Jakarta kembali menyelenggarakan KKS (Kajian Kosmologi Strategis) dengan tema "Refleksi Akhir Tahun: Persoalan Jakarta dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015" di di gedung PBNU pada (30/12).
<>
Refleksi akhir tahun PMII DKI Jakarta membahas persoalan-persoalan yang ada di Jakarta selama tahun 2014 untuk menjadi bahan evaluasi yang kemudian bisa direalisasikan untuk membangun Jakarta.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum PKC PMII DKI Jakarta Mulyadin Permana bahwa sangat penting bagi mahasiswa dan para stakeholder bersama-sama membahas masalah Jakarta untuk mencari jalan keluar terbaik bagi kemajuan provinsi tersebut, terlebih tahun depan (2015) adalah era integrasi masyarakat ASEAN.

"Refeksi persoalan Jakarta selama satu tahun (2014) sangat penting untuk mendiagnosa, mencari jalan keluar dan memberikan progres pembangunan Jakarta tahun berikutnya, apalagi tahun 2015 Jakarta akan menjadi kota ASEAN. Oleh karena itu, Jakarta harus berbenah dan mempersiapkan diri menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015", kata Mulyadin.

Di acara refleksi akhir tahun itu seharusnya dihadiri oleh gubernur DKI Jakarta, namun gubernur berhalangan hadir dan diwakilkan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta. Hal itu disampaikan oleh Direktur KKS Hardian terkait ketidakhadiran Gubernur. "Kami mendapatkan konfirmasi bahwa yang hadir mewakili Gubernur DKI Jakarta adalah kepala Bakesbangpol", terang Hardian.

Selain dihadiri oleh Kepala Bakesbangpol, KKS juga dihadiri oleh Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Kesos) dan Kepala Seksi Informasi dan Promosi Kesos mewakili Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, serta difasilitasi oleh alumni PMII Jakarta Ucok Sky Kadafi (koordinator FITRA) sebagai pembicara.

Refleksi akhir tahun dibuka oleh Ketum PKC PMII DKI Jakarta dengan sambutan singkat terkait persoalan Jakarta yang belum banyak diselesaikan oleh Pemprov DKI, terutama persoalan klasik seperti banjir dan kemacetan. Menurut Mulyadin, Jakarta tetap banjir dan kemacetan semakin parah, seolah-oleh pemerintah tidak hadir menyelesaikan kedua masalah tersebut.

"Masalah Jakarta sangat kompleks, khususnya persoalan klasik seperti banjir dan kemacetan yang belum berhasil ditanggulangi oleh Pemprov DKI sampai akhir tahun ini, bahkan kebijakan pelarangan motor melintas di jalan protokol adalah kebijakan diskriminatif yang merupakan efek dari kegagalan menata transportasi umum. Namun, terobosan-terobosan yang sedang diupayakan oleh gubernur harus kita apresiasasi", tutur Mulyadin.

Selanjutnya, Kepala Bakesbangpol DKI Jakarta Fatahillah memaparkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Pemprov DKI Jakarta selama tahun 2014 beserta terobosan-terobosan hebat yang dilakukan oleh gubernur untuk menata Jakarta.

"Memang banyak sekali persoalan di Jakarta, terutama masalah banjir dan kemacetan, namun Pemprov DKI dibawah kepemimpinan Pak Jokowi dan sekarang Pak Ahok sudah banyak melakukan perubahan besar bagi kemajuan Jakarta,” katanya.

Ia menyebutkan seperti program reformasi birokrasi, pelayanan publik terpadu, reformasi SDM (Sumber Daya Manusia) di lingkungan Pemprov DKI, penataan transportasi umum, pengendalian banjir, penyediaan perumahan rakyat dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), perbaikan layanan kesehatan, pendidikan, budaya, dsb. Semua itu merupakan fokus kerja gubernur DKI yang tertuang dalam 9 Program Unggulan RPJMD tahun 2013-2017.

Kemudian, Kabid Pengembangan Kesos Dinas Sosial DKI Jakarta Drs. Tarmijo Darmanik, MM menyampaikan persoalan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) seperti gelandangan dan pengemis (gepeng) yang merajalela.

Menurut Tarmijo ada sebanyak 2400 orang lebih PMKS yang ditampung oleh Dinsos di 27 panti sosial Jakarta, dan jumlahnya semakin meningkat setiap tahun. Sehingga untuk menyelesaikan persoalan PMKS di Jakarta harus terjalin kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Jakarta.

Selain itu, Kasi Informasi dan Promosi Kesos Miftahul Huda menyatakan bahwa Dinsos melakukan razia-razia PMKS di jalan karena berpotensi kriminal dan mengganggu kenyamanan masyarakat di ruang publik, karena faktanya 60 % dari mereka berasal dari daerah lain dan terkoordinir.

"Jangan sampai kasus Pak Walang terulang kembali; dia pengemis yang memiliki uang 25 juta yang disimpan di gerobak saat digrebek petugas. Penghasilan pengemis rata-rata 500 ribu per hari dan ada mafia yang mengkoordinir; mereka ditangkap petugas dan ada yang melepas mereka, bahkan satu orang tertangkap ada tiga orang pengemis baru yang menggantikannya. Ini persoalan serius", tegas Miftahul.

Namun, di pihak lain mahasiswa yang hadir dalam diskusi itu mengkritik penangkapan PMKS yang dilakukan oleh Dinsos cenderung menggunakan kekerasan. Bahkan Bendahara Umum PKC PMII Jakarta Don Gusti Rao yang menjadi moderator mengungkapkan fakta yang dilihatnya di gedung Dinsos ada ibu-ibu yang ditangkap dengan kasar oleh petugas Dinsos.

Hal itu ditanggapi oleh Tarmijo bahwa menghadapi PMKS memang rumit; petugasnya harus mengahadapi mereka yang tidak mau diatur dan melawan petugas.

"Menghadapi PMKS memang rumit, kami tidak bisa kerja sendiri, kami membutuhkan masukan dan informasi dari masyarakat tentang keberadaan PMKS, sehingga bisa dibina di panti-panti sosial yang telah disediakan. Maka bagi saya, saat ini saja kita sudah menghadapi persoalan Jakarta yang sangat rumit, bagaimana nanti ketika MEA mulai berlaku, persoalan akan semakin banyak. Namun bagaimanapun MEA harus kita hadapi. Kita perlu bekerjasama untuk menyelesaikan persoalan sosial di Jakarta, terlebih ketika MEA berlaku di Jakarta", ungkap Tarmijo.

Koordinator FITRA Ucok Sky Kadafi menambahkan bahwa mahasiswa harus memiliki keahlian, profesionalitas, menguasai bahasa asing, dan rajin belajar untuk menghadapi MEA 2015. Selain itu, menurut Ucok keuangan di Jakarta saat ini sangat ketat, bahkan APBD 2015 tidak ada alokasi untuk MEA, semantara masyarakat butuh pelatihan-pelatihan yang harus disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Bagi mahasiswa, kasempatan bertemu langsung dengan perwakilan pemerintah di forum diskusi merupakan hal yang langka, sehingga kader-kader PMII dari berbagai kampus di Jakarta itu menyampaikan aspirasi mereka. Perwakilan PMII Jakarta Selatan Siti Hajar menyampaikan bahwa mereka melakukan pembinaan dan pendidikan anak-anak Jalanan di Jakarta Selatan selama 2 tahun lebih, tetapi mereka bingung untuk menyalurkan anak-anak jalanan itu ke sekolah formal karena tidak ada perhatian dari pemerintah.

Hal serupa disampaikan oleh Perwakilan PMII Jakarta Timur Huda Zulkarnaen bahwa mereka PMII Jakarta Timur mendidik anak-anak pemulung di Rawamangun yang tidak mendapatkan akses pendidikan dari pemerintah DKI Jakarta. Menurutnya, pemerintah tidak hadir melihat kondisi masyarakat khususnya anak-anak yang tidak mendapatkan kehidupan dan pendidikan yang layak.

Selain itu, bagi Huda, persoalan serius lainnya yaitu kebijakan gubernur yang diskriminatif melarang motor melintas di jalur protokol HI-istana, padahal mereka pengguna motor juga membayar pajak. Sementara perbaikan transportasi umum tidak dilakukan; kopaja, metromini, dsb yang cenderung efektik mengurai kemacetan Jakarta tidak dilirik, dimana busway merupakan transportasi massal yang tidak efektik.

"Kebijakan Gubenrnur DKI itu diskriminatif, transportasi umum tidak diperbaiki, sedangkan menggunakan busway harus menunggu 45 menit sampai 1 jam di halte baru dapat bus. Oleh karena itu, kami minta Pak Fatahillah menyampaikannya kepada Pak Ahok, jika tidak, kami akan menyampaikannya dengan cara kami sendiri", tegas Huda. (Red: Abdullah Alawi)