Jakarta, NU Online Jakarta 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menggelar debat Pilkada DKI Jakarta 2024 kedua di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara pada Ahad, (27/10/2024). Debat kedua mengusung tema ekonomi dan kesejahteraan sosial.

 

Dalam kesempatan itu, para pasangan calon (paslon) diberi kesempatan menyampaikan gagasan soal pemerataan akses pendidikan di masyarakat.

Paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK)-Suswono memaparkan strategi komprehensif untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan di setiap kelurahan.

Dalam paparannya, RK-Suswono merespons data Dinas Pendidikan DKI Jakarta tahun 2024 yang menunjukkan masih ada 32% kelurahan tanpa SMP Negeri dan 62,9% kelurahan tanpa SMA/SMK Negeri.

"Saya pastikan sistem zonasi sangat tepat dilakukan dengan catatan bahwa sekolah negeri maupun swasta nanti akan kita gratiskan," paparnya.

RK-Suswono menegaskan bahwa sekolah gratis tidak hanya berlaku untuk tingkat SD hingga SLTA, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas guru. 

"Tentu saja tidak sekadar gratis dari SD sampai SLTA, tetapi juga para guru-gurunya akan kita latih sehingga ada standar mutu yang sama," jelasnya.

Terkait penyebaran sekolah, RK-Suswono berkomitmen untuk memastikan tidak ada lagi ketidakmerataan di masyarakat. 

"Kita akan pastikan bahwa tidak ada anak putus sekolah. Pemerataan sekolah di seluruh kelurahan, jadi tidak ada lagi sekolah swasta yang hanya menerima 5 murid," tegasnya.

Selain pembenahan sistem pendidikan, RK-Suswono juga menekankan pentingnya kesejahteraan dan pelatihan guru. 

"Kesejahteraan dan juga penanganan pendidikan akan disederhanakan. Kualitas guru-guru akan terus kita tingkatkan agar kemampuan mereka menjadi standar baik di sekolah negeri maupun swasta," tegasnya.

Menanggapi paparan RK-Suswono, Paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun), menyoroti aspek lain dari sistem pendidikan yang perlu dibenahi. 

"Konsep zonasi bisa berjalan dengan baik bila jumlah sekolah yang ada itu bisa merata," ujarnya.

Dharma-Kun menekankan pentingnya peningkatan jumlah SMP dan SMA di kelurahan yang belum memiliki.

 "Untuk itu kita perlu meningkatkan jumlah SMP dan SMA di setiap kelurahan yang tadi tidak ada SMP dan SMA-nya," paparnya.

Sementara itu, Paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) menilai implementasi sistem zonasi masih diperlukan. Namun pemerataan pembangunan infrastruktur sekolah yang layak juga dibutuhkan.

 "Sistem zonasi ini dibutuhkan sambil kita menunggu membangun infrastruktur sekolah yang lain," jelasnya.

 

Menurutnya, setiap tahun kelulusan siswa SD di Jakarta bisa mencapai 15 ribu orang. Namun, kata dia, SMP negeri setiap tahunnya hanya menampung sekitar 7 ribu siswa dan sisanya lari ke swasta.

Pram-Doel menambahkan bahwa pemerintah daerah telah memberikan beasiswa untuk sekolah negeri maupun swasta.

 "Selama ini Pemerintah Daerah telah memberikan beasiswa untuk negeri dan juga memberikan beasiswa untuk anak-anak yang ada di swasta," paparnya.