Kurangi Risiko Bencana, Nusahima Gandeng UNJ Gelar Diskusi Publik Peran Media dalam Peringatan Dini Bencana
Jakarta Timur, NU Online Jakarta
Dalam rangka memperingati Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB), Yayasan Nusantara Mandiri Hijau (Nusahima) menggandeng Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menggelar diskusi publik dengan topik Peran Media dalam Peringatan Dini Bencana di Aula Maftuchah Yusuf, Gedung Raden Dewi Sartika, Lantai 2, Kampus A, UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (9/10/2023).
Kegiatan yang dihadiri oleh lebih dari 200 peserta tersebut, menurut Ketua Nusahima Yayah Ruchyati merupakan rangkaian kampanye pengurangan risiko bencana yang diinisiasi oleh Yayasan Nusahima sepanjang tahun 2023 dengan tujuan untuk mendorong peningkatan upaya untuk mengurangi risiko bencana di antaranya melalui peringatan dini bencana yang efektif.
"Salah satu cara paling efektif dan mudah diterima masyarakat adalah penyebaran informasi melalui media informasi baik media audio visual seperti televisi, livestreaming media sosial, maupun media audio seperti radio dan lain sebagainya. Media broadcasting memiliki jaringan secara nasional dan memiliki operasioanal 24 jam. Sistem kerja yang cepat dan akses yang mudah akan menjadi peran besar media dalam menyampaikan atau menyebarkan informasi peringatan dini atas potensi bencana yang akan terjadi," katanya kepada NU Online Jakarta pasca seminar.
Direktur Peringatan Dini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Afrial Rosya menyatakan media memiliki peran yang penting dan strategis dalam uapaya mengurangi risiko bencana khususnya dalam bentuk penyampaian informasi peringatan dini bencana.
Tanggapan tersebut dibenarkan Rektor UNJ Prof Komarudin, Ia mengatakan bahwa informasi merupakan peringatan dini kepada masyarakat harus akurat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga, harus berdasarkan sumber yang otoritatif dari pemerintah.
"Jangan sampai masyarakat menerima informasi hoaks dan menjadikannya rujukan. Karena jika itu terjadi justru akan menyebabkan kerentanan sosial yang justru menimbulkan masalah baru di masyarakat," jelasnya.
Terkait strategi penyiaran ketika bencana alam, Komisioner KPI Pusat Hasrul Hasan menyampaikan bahwa informasi peringatan dini yang akan disebarkan berbasis kode pos sesuai lokasi kejadian yang diinput di Set to Box (STB).
"Selain itu media berkewajiban menyiarkan informasi potensi terjadinya bencana sebagai Stop Press dalam waktu sesingkat-singkatnya tanpa ditunda sejak informasi diterima pemberitahuan darurat oleh BMKG," jelasnya.
Tahapan Pemberitaan Informasi Peringatan Dini Bencana
Corporate Secretary SCM (Supply Chain Management) SCTV dan Indosiar Gilang Iskandar menyatakan, media (broadcast dan online) hanya bertugas menyampaikan informasi peringatan dini yang diterima dari lembaga otoritas dari pemerintah (seperti BMKG).
"Sebelum menyiarkannya, media memiliki mekanisme kontrol dan seleksi untuk memastikan validitas dan akurasi setiap informasi terkait potensi bencana. Meski pada praktiknya masih terdapat kebingungan siapa leading sectornya," paparnya.
Selain itu Gilang berpendapat bahwa media juga perlu mendapatkan pemahaman soal sistem penanggulangan bencana, kode etik peliputan bencana, serta safety and security saat melakukan liputan kebencanaan.
Lebih jauh, senada dengan Gilang. Pegiat PRB Fredy Candra mengatakan komponen penting dalam sistem peringatan dini, selain tersedianya informasi yang valid, juga memastikan penerima informasi
"Kemudian memahami informasi tersebut dan mengetahui apa yang perlu dilakukan kemudian. People centered menjadi penting dalam membangun Early Warning System yang efektif," pungkasnya.
Pewarta: Haekal Attar
Editor: Aru Elgete
