PMII Komfapsi Gelar Diskusi Politik Bahas Kenaikan PPN

Tangerang Selatan, NU Online Jakarta

 

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Fakultas Psikologi Cabang Ciputat menggelar diskusi membahas kenaikan PPN di 2025 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Kegiatan tersebut berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (30/12/2024).

 

Diskusi yang bertajuk "PPN Naik, Rakyat Tercekik" tersebut menyoroti kebijakan Pemerintah terkait pemberian beban pajak yang semakin tinggi untuk rakyat. Ketua PMII Komisariat Fakultas Psikologi, Khalif Ikhlas Al Fatah menekankan mahasiswa memiliki peran penting dalam merespons isu-isu sosial kemasyarakatan. 

 

"Meskipun kita sebagai komisariat Fakultas Psikologi tapi sebagai mahasiswa yang berorganisasi, ber-PMII tentu diajarkan untuk peka terhadap isu-isu kemasyarakatan, isu sosial, isu kenegaraan karena kita tidak hanya menjalankan peran kita sebagai seorang akademisi, tetapi kita juga sebagai mahasiswa yang berorganisasi terlebih lagi ber-PMII," ujarnya pada NU Online Jakarta, Kamis (2/1/2025) 

 

Khalif menyebut, mahasiswa harus peka terhadap isu seperti serupa sebagaimana kenaikan pajak. Menurut dia, kebijakan tersebut membawa dampak luas bagi masyarakat yang menentukan hajat hidup orang banyak.

 

Tindakan secara nyata menjadi peran strategis yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Oleh karena itu, melalui diskusi  yang digelar, PMII Komisariat Fakultas Psikologi Cabang Ciputat coba mengulik lebih dalam mengenai isu yang sedang hangat, yaitu kenaikan PPN 12 persen.

 

"Kita perlu mengetahui sebab kenaikan PPN, lalu siapa saja stakeholder yang terlibat, dan apa dampaknya bagi masyarakat," bebernya.

 

Dalam diskusi yang dimoderatori Naafilah Az Zikra, pemateri Rafi Syuja Zhafran memaparkan dasar hukum kenaikan tarif PPN yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tarif PPN akan naik dari 11 persen menjadi 12 persen di tahun 2025.

 

Rafi juga menyoroti dampak makro kenaikan PPN, termasuk penurunan daya beli masyarakat dan potensi inflasi. Ia mengutip data World Inequality Report dan BPS yang menunjukkan kesenjangan ekonomi dimana 1 persen penduduk terkaya menguasai 30,16 persen total aset rumah tangga nasional pada 2022, sementara 50 persen penduduk terbawah hanya menguasai 4,5 persen.

 

Terkait pertanyaan efektivitas aksi demonstrasi, Rafi memberikan pandangan strategisnya dengan menyatakan bahwa aksi unjuk rasa perlu pendekatan yang lebih inovatif. 

 

"Apakah hari ini kita berjalan ke Senayan untuk mengunjuk rasa sudah didengar oleh pemerintah? Tentu Senayan hanyalah lorong besar untuk kita melakukan unjuk rasa, terdapat kamar-kamar kecil yang bisa kita gunakan seperti aksi kepada Dirjen Pajak, Menteri Keuangan, dan sebagainya," jelasnya.

 

Menanggapi pertanyaan tentang tanggung jawab Presiden Jokowi atas kenaikan PPN, Rafi menegaskan bahwa meski Jokowi berperan dalam kebijakan ini melalui surat perintah presiden, fokus sekarang seharusnya pada kabinet yang sedang menjabat.

 

 "Memang Jokowi memiliki peran atas kenaikan PPN ini, terutama dalam surat perintah presiden yang mengusulkan kenaikan PPN ini, tetapi hari ini apa gunanya kita menjatuhkan kesalahan itu hanya semata karena Jokowi, apalagi beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden," tegasnya.
 

"Tentunya kabinet hari ini yang harus bertanggung jawab, terlebih lagi banyak beberapa orang yang terdapat di kabinet Jokowi, menjabat juga pada kabinet ini, sehingga kita harusnya melihat dari perspektif yang solutif untuk menuntaskan persoalan ini," papar Rafi.

 

Diskusi ditutup dengan kesimpulan pentingnya transparansi pemerintah dalam penggunaan dana PPN untuk pembangunan dan edukasi publik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

 

Sebelumnya, acara yang dimulai pukul 13.30 WIB ini dibuka oleh MC Felix Haris dan sambutan Ketua Pelaksana Raissa Khairani. Kegiatan diakhiri dengan foto dan doa bersama.


Kontributor: Nurul Wardah Desya