Memperluas Medan Khidmah NU di Gorontalo

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Gorontalo kembali menggelar Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) II pada 11 hingga 12 Mei 2024. Dengan mengangkat tema "Menaja Khidmah Inklusi Sosial Nahdlatul Ulama Gorontalo", acara ini menjadi momentum penting untuk merenung, mengevaluasi, dan merancang langkah strategis ke depan, terutama dalam menghadapi tantangan zaman dan memperkuat peran NU di tanah Gorontalo. 

Tema ini, yang tidak hanya berbicara soal upaya menghidupkan khidmah (pengabdian) tetapi juga menekankan pada prinsip inklusi sosial, menjadi relevan mengingat usia Nahdlatul Ulama yang sudah memasuki abad kedua. Seperti yang sering disampaikan oleh Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, salah satu prioritas utama adalah optimalisasi kapasitas institusi NU sebagai representasi Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah.

Menaja Khidmah: Sebuah Ikhtiar Bersama

Diksi "menaja" yang digunakan dalam tema Muskerwil II berasal dari bahasa Gorontalo yang memiliki makna mendalam: sebuah upaya penuh kesungguhan dan konsistensi, baik secara batiniah (doa) maupun lahiriah (tindakan nyata). 

Konsep ini mencerminkan usaha kolektif untuk menciptakan tatanan kehidupan sosial yang lebih baik, di mana pendekatan amaliyah NU—yang berfokus pada ajaran Islam yang moderat dan berkeadaban—menjadi panduan dalam mewujudkannya. Dalam konteks ini, pertanyaan yang muncul adalah: Apakah tatanan sosial di Gorontalo sudah berjalan dengan baik?

Dari perspektif relasi sosial, keagamaan, dan kultural, dapat dikatakan bahwa harmoni di Gorontalo relatif terjaga dengan baik. NU Gorontalo berperan aktif dalam menjaga filosofi “Adat Bersendikan Syara’ dan Syara’ Bersendikan Kitabullah,” atau dalam bahasa lokalnya Adati Hula-Hulaa To Syara'i, Syara'i Hula-Hulaa To Kitabullah. Filosofi ini adalah hasil akulturasi budaya dari Kesultanan Melayu (Minangkabau) dan Ternate-Tidore yang terintegrasi dengan ajaran Islam sejak abad ke-14 hingga ke-18 M. 

Sebagai contoh, tradisi Upa-upa yang menjadi warisan lokal, kini menjadi simbol harmonisasi antara adat dan syariat. Di sini, NU Gorontalo bertindak sebagai “penyelaras” antara keduanya dan juga sebagai “rekonsiliator” ketika perbedaan pandangan muncul.

Tantangan dalam Pembangunan dan Inklusi Sosial

Namun, jika dilihat dari perspektif pembangunan yang lebih luas, peran NU Gorontalo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu ditingkatkan lebih jauh. Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Meskipun IPM Gorontalo pada 2022 tercatat naik menjadi 71,25 (BPS, 2023), pemerataan pembangunan masih menjadi masalah serius. Khususnya di daerah pedesaan, yang masih sangat minim akses terhadap fasilitas dasar dan prasarana. 

Salah satu masalah utama adalah disparitas antara lembaga pendidikan agama dan pendidikan umum. Dengan demikian, NU Gorontalo memiliki peluang besar untuk memperjuangkan kesetaraan pengakuan terhadap lembaga pendidikan berbasis agama, serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara umum.

Masalah kemiskinan juga masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan data BPS Maret 2024, meskipun jumlah penduduk miskin mengalami penurunan, persentase kemiskinan di perkotaan justru meningkat dari 4,47% pada Maret 2023 menjadi 4,57% pada Maret 2024. Kondisi ini memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk peran NU Gorontalo dalam mengatasi dampaknya, baik melalui pemberdayaan ekonomi umat maupun penyuluhan mengenai kebijakan sosial.

Inklusi Sosial: Keadilan dan Kesetaraan Akses

Frasa “Menaja Khidmah” dalam tema Muskerwil II menegaskan perlunya keberlanjutan dalam memperluas khidmah NU agar dampaknya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Inklusi sosial, sebagaimana yang diusung dalam tema ini, berfokus pada prinsip kesetaraan akses, keadilan, dan kesempatan tanpa memandang latar belakang agama, sosial, atau fisik. NU mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam empat dimensi utama: persaudaraan (ukhuwah), kesetaraan martabat manusia, keseimbangan (tawazun), dan keadilan (i’tidal).

Namun, meskipun nilai-nilai ini sudah diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat, tantangan untuk mencapai inklusi sosial yang sejati masih tetap ada. Ketimpangan antarwilayah, diskriminasi berbasis gender atau disabilitas, serta rendahnya tingkat literasi masyarakat, menjadi beberapa persoalan yang harus diatasi. Pada tingkat struktural, faktor-faktor seperti kurangnya afirmasi kebijakan, ego sektoral, dan kolaborasi yang lemah antar kelompok juga turut memperburuk situasi.

Peran NU dalam Mewujudkan Inklusi Sosial

Untuk mengatasi tantangan ini, solusi harus dimulai dari perubahan pada tingkat struktural. Pemerintah daerah harus menjadikan inklusi sosial sebagai arus utama dalam kebijakan pembangunan, dengan menciptakan lingkungan yang ramah bagi semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang selama ini terpinggirkan. Dengan fondasi kemanusiaan yang kuat, NU dapat menjadi mitra strategis pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat. 

Hal ini juga sejalan dengan semangat NU yang selalu menekankan pentingnya keseimbangan antara dunia dan akhirat, serta menjaga harmoni sosial dalam setiap aspek kehidupan.

Sebagai penutup, Muskerwil II NU Gorontalo dengan tema "Menaja Khidmah Inklusi Sosial" ini bukan hanya sekadar refleksi atau wacana, tetapi juga menjadi sebuah panggilan untuk memperbaharui komitmen bersama dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan inklusif.

NU Gorontalo memiliki peran penting dalam mendorong perubahan positif ini, dengan terus menjaga nilai-nilai Islam yang moderat serta memajukan kesejahteraan umat melalui khidmah yang lebih luas dan terarah.

Penulis: Wakil Gubernur Gorontalo periode 2010–2012 Toni Uloli.